DARI 32 LPNK ANGGOTA JDIH, BNN MENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN TERBAIK KE-5 TINGKAT LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

JAKARTA - (22/8) Tim JDIH BNN hadir dalam kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Ham pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel, Adapun hasil kegiatan sebagai berikut:

  1. Pertemuan Nasional Pengelolaa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDHI Tahun 2024 di buka kepala BPHN selaku Ketua Panitia.
  2. Sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional sebagaimana diatur pada Pasal 1 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
  3. Pembentukan JDIHN adalah salah satunya untuk menyediakan dokumen hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat diakses oleh publik
  4. JDIHN tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumen dan informasi hukum, tetapi juga sebagai sebagai Sarana Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum.
  5. Keanggotaan Saat ini, terdapat 1.617 instansi anggota JDIHN, dengan 1.234 instansi telah terintegrasi dengan portal JDIHN.GO.ID
  6. Tema Rakor JDIHN Tahun 2024 adalah JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum. Tema ini sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan peningkatan literasi dan kepatuhan hukum melalui JDIHN
  7. BNN menerima Piagam Penghargaan Terbaik ke-5 tahun 2024 tingkat Lembaga Pemerintah Non kementerian dari total 32 LPNK anggota JDIH. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. dan diterima oleh Direktur Hukum BNN Toton Rasyid, S.H., M.H.
  8. Panel Narasumber pertama oleh Woro Titi haryanti (Pustakawan ahli utama Perpustakaan Nasional) dengan tema Good Governance atas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menuju masyarakat berliterasi dan patuh hukum, Narasumber ke dua oleh DR. Mahfudh Ahmad (Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas) dengan tema Urgensi Implementasi Satu Data Indonesia atas Dokumen dan Informasi Hukum Nasional Membentuk Kepatuhan Hukum.