Berita & KegiatanBerita Utama

Sosialisasi Perundang-undangan di Provinsi D.I. Yogyakarta

By 09 Agu 2021No Comments
Sosialisasi Perundang-undangan di Provinsi D.I. Yogyakarta
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan dengan tema Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika Direktorat Hukum BNN di Hotel Novotel Yogyakarta. Adapun selaku Narasumber pada Sesi 1 Drs. Puji Sarwono (Deputi Hukker BNN) dan Bakti Andriyono (Wadir Reserse Narkoba Polda DIY). Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan sosialisasi antara lain:
1. Mengenai TAT agar lebih berkoordinasi antara APH supaya kendala dalam berita acara lebih cepat dalam penanganannya.
2. Adanya transaksi narkotika dalam pandemi Covid-19 melalui Media Sosial dan melalui aplikasi ojek online.
3. Tahun 2020 BNN mengikuti CND di Wina Austria dan mendapatkan apresisasi dimana BNN telah melakukan kerjasama dengan beberapa aplikasi online. Hal yang jarang dilakukan oleh negara lain.
4. Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu untuk menentukan pengedar atau penyalaguna dan seberapa parahnya dalam penggunaan zat adiktif.

Adapun selaku Narasumber pada Sesi 2 Susanto, S.H., M.H. (Direktur Hukum) dan Saptana Setyabudi, S.H.M.H (Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta)
Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan sosialisasi antara lain:
1. Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungna Negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat.
2. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari hukuman/pidananya.
3. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut.
4. Jauh sebelum UU Narkotika diundangkan dan mengumandangkan rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna Narkotika, KUHAP yang diundangkan tahun 1981 sudah mengaturnya dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP “Tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.”
5. Dalam proses penegakan hukum. APH harus bias mengimplementasikan kewenangan dan fungsi masing-masing tidak terlepas dari pasal 4 Undang-Undang Narkotika.
6. Revisi Undang-Undang Narkotika belum terdapat pengaturan Zat Psikoaktif baru, sedangkan di Indonesia sudah beredar 84 NPS. Dalam hal ini penyidik dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan atau Kepala BNN jika menemukan NPS jenis baru.

Terkait

Leave a Reply

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel