Berita & Kegiatan

Direktorat Hukum BNN melaksanakan Asistensi Regulasi P4GN di Badan Informasi Geospasial

By 27 Agu 2021No Comments
Direktorat Hukum BNN melaksanakan Asistensi Regulasi P4GN di Badan Informasi Geospasial
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

Asistensi Regulasi P4GN dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 10.00 s.d. selesai, bertempat di Badan Informasi Geospasial. Rapat di pimpin oleh Ibu Ida (koordinator Perundang undangan, Biro Hukum Badan Informasi Geospasial (BIG) sedangkan tim BNN, di pimpin oleh Kasubdit Perundang- undangan Dit Hukum Dehukker. Adapun maksud kegiatan ini adalah untuk asistensi dan pendampingan Ran P4GN di lingkungan BIG serta mengevaluasi pelaksanaan penyusunan Perundang-undangan di lingkungan BIG terkait P4GN. Adapun hasil kegiatan diantaranya adalah;
1. Regulasi P4GN di BIG dikeluarkan dalam bentuk Nota dinas sekertaris utama BIG
2. BIG pada Tahun 2019 sudah membentuk relawan anti narkotika, melaksanakan tes urine bagi CPNS serta sosialisasi anti narkotika
3. Pada Tahun 2021 ini, BIG akan mengesahkan Penyusunan Regulasi P4GN dalam bentuk Surat Edaran
4. Akan dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan dalam Nota Dinas Sekertaris Utama BIG terkait Ran P4GN
5. Materi muatan Surat Edaran diantaranya:
a. Larangan dan sanksi bagi pegawai BIG yg terbukti menyalahgunakan narkotika
b. Penugasan khusus kepada kepala pemetaan dan integrasi tematik BIG untuk melaksanakab pemetaan ladang ganja oleh BNN
c. Pelaksanaan tes urine
d. Pembentukan dan pebinaan relawan antinarkoba
e. Sosialisasi bahaya narkotika
f. Penyampaian informasi pegawai BIG yg terpapar narkotika kepada BNN
g. Membuat dan menyebarkan materi dan informasi bahaya penyalahgunaan narkotika
h. Penyampaian materi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika oleh BNN
i. Pegawai BIG mengikuti role model agen perubahan BIG antik narkotika
j. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terkait penyalahguna narkotika
h. Surat Edaran terkait P4GN sdh siap disahkan tahun ini

Kendala;
1. BIG akan mengalami restrukturisasi sehingga pembentukan regulasi terkait P4GN terhambat sehingga sampai saat ini hanya menggunakan Nota Dinas dengan harapan lebih efektif dan implementatif.
2. Surat Edaran di BIG bersifat mengikat di internal
3. Setiap regulasi di BIG harus di undangkan sehingga cukup memakan waktu

Rekomendasi
1. sebaiknya regulasi P4GN disusun tidak dalam bentuk Surat Edaran namun dalam bentuk Peraturan Kepala BIG atau peratuan Badan, untuk mengikat seluruh pegawai BIG;
2. BNN siap mengasistensi BIG dalam penyusunan regulasi P4GN

Terkait

Leave a Reply

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel