Direktorat Hukum Melaksanakan Rapat Penyusunan Draft Awal Peraturan Kepala BNN tentang Pengendalian Gratifikasi

(16/02) Direktorat Hukum melaksanakan rapat penyusunan draft awal Peraturan Kepala BNN tentang Pengendalian Gratifikasi bertempat ruang rapat Lt.3 Best Western, Cawang Jakarta Timur.

Kegiatan dipimpin oleh Direktur Hukum serta dinarsumberi oleh Bp. Ferony Risyad dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, serta dihadiri oleh Para Auditor Ittama, Para PJF, dan Personil Dit Hukum.

Adapun latar belakang revisi aturan pengendalian Gratifikasi di lingkungan BNN adalah sebagai berikut:

  1. Mengakomodir KPK/Adanya Perubahan Peraturan KPK ttg Pelaporan Gratifikasi (Perkom 2 Tahun 2019)
  2. Menindaklanjuti hasil evaluasi PMPRB di lingkungan BNN oleh Menpan RB.
  3. Menindaklanjuti hasil penilaian PPG di lingkungan BNN oleh KPK
  4. Mempertahankan ISO 37001:2016 ttg Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan ittama.

Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut

  1. Usulan Perubahan Dasar Perka Pengendalian Gratifikasi dari Perka BNN 11/2017 menggunakan UU 30/2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perkom 6/2015 ttg perubahan atas perkom pemberantasan korupsi 2/2014 ttg pedoman pelaporan dan penetapan status Gratifikasi menjadi menggunakan UU 19/2019 ttg Perubahan Kedua atas UU 30/2002 ttg Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI 2/2019 ttg Pelaporan Gratifikasi.
  2. Gratifikasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
  3. Setiap pegawai BNN memiliki kewajiban untuk:
  • menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan
  • melaporkan penolakan atau penerimaan Gratifikasi melalui UPG atau secara langsung kepada KPK, dan /atau
  • melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan KPK  melalui UPG atau secara langsung kepada KPK

Langkah Tindak Lanjut:

  1. Draft Perka akan segera diperbaiki
  2. Akan segera dilaksanakan rapat lanjutan terkait penyusunan draft rancangan Peraturan Kepala BNN tentang Pengendalian Gratifikasi dengan melihat situasi COVID-19.
  3. Selanjutnya akan dilakukan finalisasi dan selanjutnya harmonisasi dengan Kemenkumham.