Berita & KegiatanBerita Utama

Asistensi Regulasi Peraturan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul

By 09 Agu 2021No Comments
Asistensi Regulasi Peraturan Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

Kegiatan Asistensi Regulasi dilaksanakan di Pemkab Bantul pada pukul 09.00 s/d selesai. Hal-hal yang disampaikan terkait dengan hasil Koordinasi Regulasi P4GN sebagai berikut:
1. UU No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Sementara ayat (2) menyebutkan, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pelanggaran Perda dapat dikenakan sanksi, namun sifatnya terbatas Max 6 bulan.

2. Pemerintah Daerah diharapkan memberikan dukungan dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juga, diharapkan dukungan Pemda/Pemkot untuk memasukkan /memberikan data kepada BNNP/BNNK terkait Implementasi RAN P4GN untuk dilaporkan ke dalam bentuk Sismonev RAN P4GN.

3. Disampaikan bahwa proses pembuatan Perda di Pemkot Bantul menggunakan anggaran Pemda. Namun penggunaan anggaran di daerah banyak sekali peruntukkannya. Semua kembali kepada kebijakan kepala daerah masing-masing.

Terkait

Leave a Reply

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel